Badan Geologi Bahas Permen Tata Kelola Pos Pengamatan Gunung Api

 badangeologibahaspermentatakelolapospengamatangunungapi
   
Keberadaan pos pengamatan gunung api sangat strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat guna mendapatkan informasi terkini dan akurat terkait aktivitas gunung api di daerahnya. Data pemantauan selain disampaikan kepada masyarakat yang bermukim disekitarnya, dapat juga diakses langsung oleh masyarakat di Pos Pengamatan Gunung Api. Hal ini akan membuat masyarakat merasa nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Atas dasar itulah Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengadakan rapat untuk membahas Permen Tata Kelola Pos Pengamatan Gunung Api Februari 2018 di Lembang Bandung. Hadir pada pembahasan itu para pakar gunung api dari PVMBG, staf hukum Sekretariat Badan Geologi, serta dari Biro Hukum KESDM.
 
Peran Pos Pengamatan Gunung Api terasa sangat dibutuhkan saat terjadi peningkatan aktivitas gunung api, terutama saat para pejabat setingkat Bupati, Gubernur, dan Menteri sengaja melakukan kunjungan langsung ke Pos Pengamatan Gunung Api. Para pejabat tersebut ingin mendapatkan informasi langsung terkait aktivitas gunung api tersebut dengan cara melihat secara visual serta melihat hasil rekaman peralatan pemantaunya.
     
Dalam memonitor aktivitas gunung api, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menggunakan standar peralatan pemantauan untuk mengetahui tingkat aktivitas gunung api, yaitu peralatan seismik (seismograf), peralatan deformasi (Tiltmeter dan GPS), dan peralatan visual (teropong, CCTV, thermacam), serta untuk beberapa gunung api sudah dilengkapi dengan peralatan pemantauan geokimia.
 
Dengan melihat denyut getaran seismograf di pos pengamatan gunung api, para pejabat tersebut dapat memperoleh gambaran tentang aktivitas gunung api terkini. Dalam menunjang dunia pendidikan, peran pos pengamatan gunung api sangat membantu dan berperan aktif dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan tentang kegunungapian kepada para pelajar dan mahasiswa. Banyak pelajar setingkat SMA, SMP, SD, bahkan PAUD melakukan kunjungan ke Pos Pengamatan Gunung api untuk mendapatkan pengetahuan tentang kegunungapian dengan semua sistem pemantauannya. Para pengamat gunung api dengan senang hati dan bersemangat menerima kunjungan para pelajar tersebut serta menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan sistem pemantauan gunung api. Tentunya kegiatan ini menunjang pula program memperkenalkan pengetahuan kebencanaan gunung api pada usia dini. Banyak juga dari kalangan mahasiswa menjadikan Pos Pengamatan Gunung Api sebagai lokus penelitiannya untuk mendapatkan data kegunungapian.
 
Masyarakat umum maupun para pendaki juga sering meluangkan waktunya mengunjungi Pos Pengamatan Gunung api. Bagi masyarakat umum berkunjung ke pos pengamatan gunung api umumnya ingin mendapatkan pemahaman dan mengetahui kondisi terkini gunung api yang ada di dekat wilayahnya. Sedangkan para pendaki maupun wisatawan selalu memanfaatkan Pos Pengamatan gunung api sebagai sumber informasi tentang aktivitas gunung api yang akan didaki maupun dikunjungi. Demikian juga halnya dengan para pemburu berita atau dari kalangan media masa, selalu rajin berkunjung ke pos pengamatan gunung api dalam rangka meng-update data terkini tentang kondisi aktivitas vulkaniknya, terlebih saat terjadi peningkatan aktivitas gunung api.
 
Berdasarkan masukan dari berbagai kalangan, maka untuk memperkuat peran dan fungsi Pos Pengamatan Gunung Api, perlu dibuat suatu regulasi yang mengatur tata kelola Pos Pengamatan Gunung Api. Berbagai masukan yang menjadi perhatian dalam standardisasi Pos Pengamatan Gunung Api, antara lain: 1. Standar sistem pemantauan gunung api yang disesuaikan dengan Prioritas pemantauan yang tertuang dalam Blue Print "Pemantauan Gunung Api Sebagai Landasan Pelaksanaan Peringatan Dini Erupsi Gunung Api", untuk penyesuaian kelas pos pengamatan gunung api., 2. Sarana dan Prasarana Pos Pengamatan Gunung api (penataan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah Negara dan kendaraan dinas). 3. Penentuan standar lokasi Pos Pengamatan Gunung Api harus di luar Kawasan Rawan Bencana I. 4. Penentuan standar bangunan (memperhatikan nilai kearifan lokal). 5. Penentuan standar fasilitas (listrik, telekomunikasi, air, akses menuju pos pengamatan gunung api, dll). 6. Standar pelayanan publik, yaitu: pelaporan, informasi, sosialisasi, bimbingan sekolah, kotak saran, jalur evakuasi, rambu-rambu untuk masuk ke pos, dan call center. 7. Standar pemeliharaan dan pengamanan peralatan.
 
Dengan adanya Permen ini akan menjadi acuan dalam meningkatkan tata kelola Pos Pengamatan Gunung Api di Indonesia, sekaligus menjadikan Pos Pengamatan Gunung Api sebagai portofolio Kementerian ESDM di daerah.
 
Penulis: Kristianto
 
                            

<Berita Terkini>